Hadiri Forum Konsultasi Publik, Ini Kata Bupati Soal Pembangunan Mahulu

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Hadiri Forum Konsultasi Publik, Ini Kata Bupati Soal Pembangunan Mahulu

Mikael Milang
Rabu, 20 Maret 2019
Bupati Bonifasius Belawan Geh, menghadiri Forum Konsultasi Publik yang di gelar dilamin adat Kampung Ujoh Bilang, Selasa (19/03/2019)/Foto Istimewa Beritamahulu.com

Beritamahulu.com, Ujoh Bilang - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), menggelar Forum Konsultasi Publik, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2020, di Lamin Adat Kampung Ujoh Bilang, Selasa (19/03/2019).

Tampak hadir sejumlah undangan dari berbagai elemen masyarakat, Kepala OPD, Pegawai Pemerintahan, Kepala Desa, Camat, dan juga kelompok tani beserta Pemangku Kepentingan lainnya.

Para peserta sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai Forum Konsultasi Publik di Lamin adat Kampung Ujoh Bilang, Selasa (19/03/2019)

Dalam Forum ini, Bupati Bonifasius Belawan Geh, Mengatakan dalam usia Kabupaten Mahakam Ulu yang saat ini sudah memasuki usia kurang lebih 5 tahun, pembangunan dalam segala bidang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat diwilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam usia yang kurang lebih 5 tahun ini, tambah Boni, pembangunan infrastruktur masih sangat minim.

“Terdapat lima Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Mahakam Ulu, terdapat dua Kecamatan yang berbatasan lansung dengan negara tetangga, Serawak, Malaysia Timur, yaitu Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai”, Ujarnya.

Dalam sambutannya, Boni mengatakan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu merupakan satu-satunya Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

“Sebagai Daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seharusnya Kabupaten Mahakam Ulu ini bisa mejadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus berperan sebagai pintu keluar masuk bagi Pelintas batas secara terorginir”, kata Bupati Mahulu ke-tiga ini.

“Untuk menjadi Beranda depan NKRI bukanlah pekerjaan mudah, karena keadaan yang serba terbatas”, lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, DPRD dan seluruh elemen di Kabupaten Mahakam Ulu saja, melainkan juga tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia, yang akan membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan yang menargetkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan”, paparnya.

Boni menuturkan, Dalam Proses tahapan dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020, maka diadakan Proses dan tahapan Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menjaring aspirasi Pemangku kepentingan terhadap Prioritas sasaran Pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Ia mengharapkan dari Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan Rancangan Awal, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2020.

Penyusuanan RKPD yang dilaksanakan setiap tahunnya, lanjut Boni, merupakan pelaksanaan dari penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016-2021, yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sesuai dengan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun pada tahun anggaran 2020.

“Tema pembanggunan yang diangkat adalah, Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan di Dukung Tata Kelola Pemerintahan yang Mantap” imbuhnya.

Dalam Forum Konsultasi Publik yang menghadirkan dua narasumber dari Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini, Boni mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan dalam menyusun Rencana Belanja Pembangunan agar sasaran penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

Ia juga mengharapkan kepada seluruh OPD untuk melakukan efisiensi pada jenis belanja operasional perkantoran, kegiatan rapat dan kujungan keluar daerah yang kurang memberi manfaat terhadap upaya pencapaian tertib kinerja program turunan visi dan misi daerah.

"RKPD tahun ini lebih dipusatkan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan air bersih yang mampu mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi daerah", tegasnya.

Boni sangat mengharapkan dalam Forum yang bertajuk Forum Konsultasi Publik ini mendapatkan masukan penting dari para stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perencanaan yang efektif dan strategis.

“Kita mengharapkan Forum Konsultasi Publik ini mendapatkan masukan penting dari para stakeholder, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan perencanaan yang efektif dan strategis, sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika didalam masyarakat”, tutupnya, seraya membuka Forum Konsultasi Publik RKPD secara resmi, disertai tepuk tangan peserta yang hadir. (BM/MM)

loading...