Terkait Jadwal Test Seleksi PPPK, Ini Penjelasan Kasubbid Pengadaan dan Mutasi BKPP Mahulu

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Terkait Jadwal Test Seleksi PPPK, Ini Penjelasan Kasubbid Pengadaan dan Mutasi BKPP Mahulu

Selasa, 12 Februari 2019

Beritamahulu.com, Ujoh Bilang - Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) telah melansir jadwal rekrutmen dan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 tanggal 8 Februari sedangkan Pendaftaran secara online melalui situs ssp3k.bkn.go.id telah dibuka tanggal 10 s/d 16 Februari mendatang.

Untuk pelaksanaan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) akan digelar selama 2 hari tanggal 23-24 Februari dan diharapkan pengumuman hasil kelulusan pada tanggal 1 Maret 2019.

Melalui pesan Whatsapp, Kasubbid Pengadaan dan Mutasi BKPP Mahakam Ulu, Nancy menjelaskan bahwa jadwal test untuk di Kabupaten Mahakam Ulu masih belum ada kepastian. 

"Jadwal masih tentatif, nanti kalau ada kepastian akan diumumkan segera, jadwal yang dari Menpan kadang bisa maju atau mundur, " Jelasnya.

Nancy mengaku belum mendapatkan tanggal yang pasti, "Kalau kami belum dapat tanggal yang pasti, saya juga belum bisa ngomong apa-apa, ntar malah jadi hoax". Tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah berkirim surat kepada 530 pemda dan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK-II. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada dibawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.
Dalam surat tersebut, Menteri meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. PPK juga diminta membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.
Bagi instansi daerah pemekaran yang data eks THK-II masih terdaftar/tergabung di kabupaten/kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Bagi kabupaten/kota pemekaran yang data eks THK-II masih di kabupaten/kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan kabupaten/kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala BLN dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.
Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini, karena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. “Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.
loading...