 |
| Ilustrasi Kota Maju |
Nilai Historis
Pemindahan ibu kota negara (IKN) bukan hal baru. Dalam rentang waktu 200 tahun ini ada sekitar 16 negara yang melakukan pemindahan IKN, termasuk Indonesia. Ada 5 negara yang alasan perindahan IKN karena faktor politik yakni New York ke Philadelphia ke Washington, DC, Amerika Serikat (1800), Koror City ke Ngerulmud, Palau (2006), Turku ke Helsinki, Finlandia (1812), Yangon ke Naypidaw, Myanmar (2005), Seoul ke Sejong City, Korea Selatan (2005). Ada 4 negara melakukan pemindahan IKN dengan alasan lokasi strategis yakni Perpindahan Kolkata ke New Delhi, India (1912), Dar es Salaam ke Dodoma, Tanzania (1961), Karachi ke Islamabad, Pakistan (1967), Lagos ke Abuja, Nigeria (1991), Almaty ke Astana, Kazakhstan (1997). Ada 4 negara melakukan pemindahan IKN dengan alasan kepadatan penduduk yakni Rio de Janeiro ke Brasilia, Brasil (1960) , Colombo ke Sri Jayawardenepura Kotte, Sri Lanka (1982), Abidjan ke Yamoussoukro, Pantai Gading (1983), Kuala Lumpur ke Putrajaya (1999). Sedangkan perpindahan Belize City ke Belmopan, Belize (1970) karena faktor bencana badai besar. Sementara alasan pemindahan DKI Jakarta ke ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia (2019) karena 4 faktor yakni kepadatan penduduk, pemerataan ekonomi (lokasi strategis), masalah air bersih, dominasi konversi lahan di Jawa.
Ada nilai historis jika Kalimantan Timur dijadikan sebagai IKN baru yang akan menjadi pusat peradaban bangsa Indonesia bahkan dunia kelak. Hal ini tidak menjadi salah satu faktor pemindahan IKN tetapi baik juga dibahas sedikit di sini. Kerajaan Mulawarman atau disebut Kerajaan Kutai (abad 5 M) adalah kerajaan Hindu tertua di Indoensia terletak di Kalimanatan Timur, tepatnya di Muara Kaman, Tenggarong. Itu artinya pada saat wilayah lain di Indonesia masih dalam pola hidup diaspora atau nomaden di Kaltim sudah ada sistem pemerintahan yang mengikat warganya. Kerajaan-kerajaan lain kemudian bermunculan bahkan ada yang lebih besar seperti Sriwiya dan Majapahit. Tetapi semuanya ini akhirnya ditakhlukkan oleh penjajah yang berpusat di wilayah Jawa, khususnya Batavia (Jakarta). Ketika kekuasaan penjajah sudah diambil alih oleh Bangsa Indoensia ibu kota sempat pindah Yogyakarta tetapi kemudian kembali ke Jakarta. Saat ini, IKN akan dipindahkan ke wilayah kerajaan tertua ini.
Pro-Kontra
Tidak sedikit kalangan yang menilai perpindahan IKN ini belum relevan bahkan menolak agenda tersebut. Seperti dirilis oleh Median melalui survey yang mereka lakukan menunjukkan bahwa 45,3 respondennya tidak setuju pemindahan IKN dan yang setuju hanya 40,7 persen saja. Selain itu, hasil survey Lembaga Survei KedaiKOPI memperlihatkan bahwa sebanyak 39,8 persennya tidak setuju dengan perpindahan IKN. Tetapi responden yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 memilih tidak berpendapat. Media internosial juga ikut bersuara. misalnya, Agence Frence Presse (AFP) yang berkantor di Perancis mengkhawatirkan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi jika IKN dilakukan tanpa kajian yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup.
Di lain pihak, pemindahan IKN ditanggapi secara positif. Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur (AOMDKT) dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat (MRKRB) dan sejumlah organisasi lainnya mendukung rencana pemindahan IKN dengan 7 butir pernyataan sikap. Diwakili Yulianus Henock mereka meminta presiden menunjuk menteri percepatan pemindahan IKN berasal dari orang Dayak yang kompeten sehingga manfaat IKN sungguh dirasakan masyarakat setempat. Hal senada ini juga didengungkan oleh Gerkan Dayak Nasioanl (GDN) meawakili 5 provinsi di Bumi Borneo. Mereka menggelar aksi damai di kantor Istana Negara menggaungkan kembali Deklarasi Hak-hak Penduduk Pribumi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) nomor 61/129, pada 13 September 2009. Mereka melihat inilah momen tepat orang Dayak mendapat wakil strategis setelah 74 tahun Indonesia merdeka. Aspirasi masyarakat Dayak tersebut juga sekiranya sudah didengar oleh pemerintah. Sebab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meminta saran dari para tokoh Suku Dayak terkait rencana pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada kesempatan Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur di Gedung Bappenas, Jakarta. Sementara sikap dari tokoh-tokoh agama katolik yang diwakili oleh RD Tadeus Sam Anyeq yang tergabung dalam Unio Imam diosesan KASRI dan saat ini menjabat sebagai Vikaris Episcopal (wakil uskup) di wilayah Kutai Barat juga menyambut kehadiran IKN baru dengan optimis. Namun beliau mengingatkan perlu adanya keterbukaan masyarakat Kaltim terhadap perubahan karena kehadiran IKN tentu membuat heterogenitas berkembang pesat ketimbang homogenitas yang selama ini terjadi. “Kehadiran IKN bagaikan pisau bermata dua, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Oleh sebab itu kualitas sumber daya manusia (SDM) sungguh perlu ditingkatkan dan disiapkan”, ungkapnya via SMS.
Grand Plan
Sekiranya agenda pemindakan IKN
sebaiknya kita baca lebih jauh dalam kerangka berpikir Jokowi-Ma’ruf Amin yang sangat bertalian
dengan visi-misi mereka selama 5 tahun ke depan. Jika visi-misi ini bisa
diwujudkan maka Indonesia akan menjadi kekuatan baru dunia atau Indonesia akan menjadi
pusat peradaban baru dunia. Visi Jokowi-Ma'ruf: “Terwujudnya Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong".
Visi ini sangat dijiwai oleh cita-cita bangsa kita yang tertuang dalam preambul
UUD 1945. Adapun penjabaran visi tersebut tertuang dalam 9 misi yakni: Peningkatan
kualitas manusia Indonesia; Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya
saing; Pembangunan yang Merata dan berkeadilan; Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; Penegakan sistem hukum
yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; Pengelolaan pemerintahan yang bersih,
efektif, dan terpercaya; Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin
singkatnya ingin membangun Indonesia baru yang lebih maju sejajar dengan bangsa
besar lainnya. Perpindahan IKN bukanlah tujuan tetapi sarana. Yesus (Isa) dalam
Injil mengatakan, “Anggur yang baru tidak
diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan
koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur
yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian
terpeliharalah kedua-duanya." (Matius
9:17). Oleh sebab itu untuk membangun Indonesia baru maka dibutuhkan
tempat baru yang lebih strategis.
Kesiapan Kaltim
Masyarakat Kalimantan Timur pada
dasarnya siap menyambut kehadiran IKN baru. Hal ini bisa kita narasikan melalui
data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 ini. Meski demikian secara spesifik
memang masih banyak perlu kajian mendalam yang harusnya di garap oleh para
pakar atau akademisi terkait dengan keahliannya masing-masing.
 |
| Keindahan Tepian Mahakam Tenggarong |
Pertama,
Kaltim siap menyambut IKN baru karena alasan kependudukan. Dengan
luas wilayah 129.067 km² jumlah penduduk Kalimantan Timur hanya 3.648.800
dengan laju pertumbuhan pertahun 2,28 %. Jumlah rumah tangga 907.300 dan laju pertumbuhana RT 4 %. Kalau dibandingkan DKI Jakarta luas wilayah 661,5 km² jumlah penduduk
10.467.600 dengan laju pertumbuhan pertahun 1,03%. Jumlah rumah tangga 2.735,100.
Jumlah penduduk terbesar di kota administrasi Jakarta Timur 2.843.816 (27,94%
jumlah penduduk DKI Jakarta).
Dengan penduduk yang tidak terlalu pada tentu kaltim
menjadi tempat yang ideal untuk kelincahan mobilitas roda pemerintahan. Apalagi
pertumbuhan kendaraan di Kaltim juga tidak sebesar di DKI Jakarta. Selain itu,
aktivitas demonstrasi massa yang menambah kemacetan pengguna jalan di kaltim
juga tidak sebanyak di DKI Jakarta.
Kedua, kaltim siap menyambut IKN baru karena alasan
indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan adalah penilaian terhadap
kebahagiaan yang diukur dari beberapa aspek yang menunjukkan kesejahteraan
seperti kesehatan, pendidikan, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang,
hubungan sosial, keadaan lingkungan, kondisi kemanan, pekerjaan, pendapatan
rumah tangga, kondisi rumah dan asset.Selain itu ada juga penilaian terhadap
kepuasaan hidup, dimensi perasaan dan makna hidup. Subdimensi kepuasan hidup
dinilai lagi secara personal dan juga sosial.
Indeks
Kebahagiaan dan Tingkat Kepuasaan Hidup terhadap Sepuluh Aspek Kehidupan di
Kaltim sangat tinggi yakni 73,57%. Indeks Dimensi Penyusun Indeks Kebahagiaan
meliputi: kepuasan hidup personal 69,62%
dan sosial 77,39%, perasaan 71,63%
dan makna hidup 75,41. Kaltim menempati urutan tertinggi keempat dalam indeks
kebahagiaan dibawah Maluku utara 75,68%, Maluku 73,77% dan sulewesi utara
73,69%. Sedangkan DKI Jakarta hanya 71,33%.
Indeks
Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan dimensi Kepuasan hidup di Kaltim meliputi:
kesehatan 73,46%, pendidikan dan keterampilan 62,21%, keharmonisan keluarga
83,02%, ketersediaan waktu luang 75,14%,
hubungan sosial 76,24%, keadaan
lingkungan76,02%, kondisi keamanan 76,68%, pekerjaan usaha/kegiatan utama 71,32%,
pendapatan rumah tangga 66,75%, kondisi
rumah dan fasilitas rumah 74,56%. Sementara di DKI Jakarta Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan dimensi
Kepuasan hidup: kesehatan 71,93 %, pendidikan dan keterampilan 63,38 %,
keharmonisan keluarga 79,41 %, ketersediaan
waktu luang 72,75 %, hubungan sosial 73,23 %,
keadaan lingkungan 73,57 %, kondisi keamanan 74,03 %, pekerjaan
usaha/kegiatan utama 69,08 %, pendapatan rumah tangga 65,74 %, kondisi rumah dan fasilitas rumah 73,43%.
Diskursus
Sebagai catatan
bahwa indeks kebahagiaan hidup dan kepuasan hidup dalam hal ini tidak disamakan
dengan kekayaan. Meski Kaltim masuk dalam daftar provinsi dengan angka kemiskinan
terendah ketujuh tetapi penduduk miskin di kaltim masih cukup banyak. Jumlah
penduduk miskin di Kaltim 222,039
(6,06%). Penduduk misikin terbanyak di pedesaan 118,044 (9,65%) dan dikota hanya
108,034 (4,36%) dengan pendapatan perkapita perbulan Rp.601 619. Provinsi dengan predikat angka kemisinan
terendah di atas Kaltim adalah DKI Jakarta 3,55%, Bali 3,91%, Kalsel 4,65%,
Kepulauan Bangka Belitung 4,77%, Kalteng 5,10%, dan Banten 5,83%. Sedangkan
provinsi dengan predikat termiskin tertinggi adalah Provinsi Papua (27,43%),
Papua Barat (22,66%), NTT (21,03%), Maluku (17,85%), Aceh (15,68%), Gorontalo
(15,83%), dan NTB (14,63%).
Ada karakteristik
Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin yang bisa dilihat tingkat pendidikan
kepala rumah tangga: Tidak tamat SD Miskin 38,57% dan tidak miskin
19,18%, sempat/lulus SD miskin 39,22% dan tidak miskin
33,97%, lulusan SMP miskin 11,07% dan tidak miskin 13,52%, lulusan
SMA miskin 10,03% dan tidak miskin 23,30%, lulusan
perguruan tinggi (PT) miskin 1,11%
dan tidak miskin 10,04%.
Dari data ini kita bisa simpulkan
bahwa semakin tinggi pendidikan semakin berkurang angka kemiskinan. Kita sebut
saja 5 negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia yakni Finlandia,
Norwegia, Denmark, Islandia, dan Swiss. Negera-negara tersebut mengutamakan
kebahagiaan termasuk dalam dunia pendidikan. Finlandia adalah Negara yang
didaulat sebagai negara terbaik dunia (2010) oleh Newsweek dan negara dengan kaulitas sumber daya manusia (SDM)
terbaik dunia (2015) menciptakan sekolah seperti surga: tidak ada PR, liburnya
panjang, tidak ada ulangan, dan seterusnya. Dengan catatan, guru-gurunya adalah
orang pilihan dan lulusan terbaik berbagai perguruan tinggi ternama dunia,
tentunya juga guru-guru yang bahagia. Artinya, kebahagiaan adalah modal penting
dalam pengembangan SDM yang maju dan berdaya saing. Kabar baiknya Indeks Pembangunan Manusia Kaltim termasuk
urutan ketiga terbaik di Indonesia 75,83
di bawah DKI Jakarta 80,47 dan DI Yogyakarta 79,53.
Penulis : Sirilus Hendri Santoso
Editor : Redaksi
Daftar
Pusataka
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2019
Ardito Ramadhan (ed. Diamanty Meiliana) "45,3 Persen Responden Survei Tolak
Pemindahan Ibu Kota, Ini Alasannya", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/14515641/453-persen-responden-survei-tolak-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya.
Aghnia Adzkia, https://beritagar.id/artikel/berita/15-negara-yang-pernah-pindah-ibu-kota
Ambaranie
Nadia Kemala Movanita (ed. Diamanty Meiliana ), "4 Alasan Mengapa Ibu Kota
Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/09284821/4-alasan-mengapa-ibu-kota-indonesia-harus-keluar-dari-pulau-jawa?page=all
Harley Iksan, https://www.liputan6.com/news/read/4047662/lembaga-survei-398-persen-tidak-setuju-rencana-pemindahan-ibu-kota
Ardi Priyatno Utomo "Media
Internasional Ulas Kekhawatiran jika Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan
Timur", https://internasional.kompas.com/read/2019/08/27/10540351/media-internasional-ulas-kekhawatiran-jika-ibu-kota-indonesia-pindah-ke?page=all.
Rusdi, ed. Aspian nur, https://www.korankaltim.com/berita-terkini/read/25616/dukung-ikn-warga-dayak-minta-ada-menteri-dari-kaltim
Roberto Firmino, https://independensi.com/2019/08/28/dayak-di-pbb-desak-dialog-pemindahan-ikn-ke-kalimantan/
Anugerah Ayu Sendari, https://www.liputan6.com/news/read/3868449/daftar-lengkap-visi-misi-jokowi-maruf-amin
