• Jelajahi

    Copyright © Berita Mahulu - Berita Seputar Kabupaten Mahakam Ulu
    Best Viral Premium Blogger Templates

    iklan

    Sponsor

    Vaksin Booster Jadi Syarat Mobilitas, Fadli Zon: Kenapa Mempersulit Rakyat?

    Benediktus Sava
    Selasa, 05 Juli 2022, 12.51.00 WIB Last Updated 2022-07-05T04:51:32Z

    beritamahulu.com, JakartaPemerintah bakal memberlakukan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat dari udara, darat, hingga laut, maksimal dua pekan lagi. Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengkritik rencana tersebut.
    Dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Selasa (5/7/2022), Fadli Zon menyinggung kondisi pandemi saat ini. Menuruntya, di Eropa dan belahan dunia lain, tak ada lagi syarat memakai masker maupun vaksin booster.

    "Seharusnya sudah di ujung pandemi, di Eropa, AS dan benua lain hampir tak ada yang pakai masker bahkan tak ditanya vaksin booster," kata Fadli Zon.

    Fadli Zon mengaku heran jika kemudian mobilitas masyarakat di Indonesia dipersulit dengan aturan booster. "Kenapa mempersulit mobilitas rakyat?" kata Fadli Zon.

    Penjelasan Luhut
    Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah bakal memberlakukan syarat vaksinasi booster untuk mobilitas masyarakat di ruang publik. Syarat itu bakal diterapkan maksimal dua minggu lagi.

    Hal ini, kata Luhut, didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, nantinya kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

    "Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," ujar Luhut dalam keterangan tertulis. (BS/BM)

    Komentar

    Tampilkan

    Koran Elektronik

    Pemerintah

    +