• Jelajahi

    Copyright © Berita Mahulu - Berita Seputar Kabupaten Mahakam Ulu
    Best Viral Premium Blogger Templates

    iklan

    Sponsor

    Sikap Pemerintah dan DPR Yang Tertutup Dinilai Melecehkan Rakyat

    Benediktus Sava
    Minggu, 19 Juni 2022, 17.26.00 WIB Last Updated 2022-06-19T09:26:38Z
     Ilustrasi Hukum 
    beritamahulu.com, Jakarta - Dilansir dari kompas.com, Pemerintah dan DPR dinilai tidak menghormati rakyat karena bersikap tertutup dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Sebab setelah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) pada menyatakan menyetujui 14 isu krusial di RKUHP dalam Rapat Dengar Pendapat pada 25 Mei 2022 dengan pemerintah, draf tersebut itu tak juga dipaparkan kepada masyarakat.

    "Jadi ketertutupkan pemerintah maupun DPR justru sebuah sikap yang melecehkan rakyat Indonesia," ucap Abdul saat dihubungi kompas.com, pada Minggu (19/6/2022).

    Abdul Mengatakan bahwa, Ketika Kemenkumham yang tidak kunjung melakukan sosialisasi terkait draf terakhir RKUHP yang dibahas dengan DPR maka sama saja memperlihatkan sikap otoriter dan bertentangan dengan demokrasi.

    Menurut Abdul, jika pengesahan draf RKUHP dilakukan pada Juli 2022 maka tindakan ini merupakan tindakan yang tidak mengindahkan praktik demokrasi yang selalu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RKUHP yang dijamin dalam undang-undang. Dan jiika hal tersebut benar-benar terjadi maka rakyat punya hak untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan RKUHP jika di sahkan kelak.

    "Seharusnya ada keterbukaan baik dari DPR maupun pemerintah bahwa akan mengesahkan undang-undang yang akan menyangkut dan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan orang Indonesia," ujar Abdul.

    Secara terpisah, Devisi Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi dalam keterangan pers menyatakan, keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang dijamin dalam Pasal 96 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan

    Isi Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 menyatakan bahwa setiap draft rancangan undang-undang harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    Bahkan Kementrian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Mentri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    Dalam Pasal 19 Permenkumham 11/2021 menyebutkan bahwa instansi pemrakarsa melakukan konsultasi publik antara lain dengan menyebarluaskan hasil perkembangan RUU di DPR dengan cara mengunggah ke dalam sistem informasi dan atau media elektronik lainnya yang mudah diakses masyarakat.

    Selain itu, Harus adanya penyelenggaraan forum tatap muka atau dialog langsung dengan melibatkan masyarakat.

    Fajri mengatakan, pada Juni 2021 lalu tim pemerintah juga sempat menolak untuk membuka draft baru yang menjadi hasil dari beberapa pertemuan yang dilakukan dengan alasan belum diserahkan kepada DPR.

    Akan tetapi, setelah disampaikan kepada DPR, pemerintah masih juga berkelit dan menolak membuka draft RKUHP tersebut.

    "Mengenai pentingnya keterlibatan publik ini, Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 turut mengingatkan bahwa tidak terpenuhinya aspek partisipasi bermakna ini mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang memiliki cacat formil" ujar Fajri.

    "Gairah memutus rantai dengan produk kolonial seharusnya tidak menghianati esensi dari pembentukan undang-undang yaitu terpenuhinya rasa keadilan dan pemenuhan etika partisipasi keterwakilan publik. Oleh karena itu, jangan sampai dalih percepatan proses menutupi perwujudan keadilan bagi masyarakat," ucap Fajri.

    Aliansi nasional reformasi RKUHP mencatat 11 kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan di Medan pada 23 Februaru 2021, Semarang pada 4 Maret 2021, Bali pada 12 Maret 2021. Yogyakarta pada 18 MAret 2021, dan Ambon pad 26 Maret 2021.

    Kemudia di Makassar pad 7 April 2021, Padang pada 12 April 2021, Banjarmasin pada 20 April 2021 Surabaya pada 3 Mein 2021, Lombok pada 27 Mein 2021 dan Manado pada 3 Juni 2021.

    Namun obyek utama dari sosialisasi tersebut yakni draf RKUHP baru diberikan aksesnya hanya kepada peserta sosialisasi di Manado.

    Akses dokumen RKUHP tersebut sangat eksklusif karena hanya dibagikan khusus kepada peserta yang hadir secara luring di Hotel Four Point Manado maupun yang hadir secara online melalui kanal Zoom.

    Padahal, draf tersebut seharusnya dapat diakses melalui Kemenkumham maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Baik berupa offline maupun online melalui situs yang mudah diakses masyarakat. (BS/BM)


    Komentar

    Tampilkan

    Koran Elektronik

    Pemerintah

    +